Kalurahan Nglanggeran

Nglanggeran, 12 Oktober 2026 — Kalurahan Nglanggeran menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana dengan tema “Menuju Kalurahan Tangguh Bencana Berbasis Kolaborasi Pentahelix dan Kemandirian Komunitas” pada Senin, 12 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan serta meningkatkan kapasitas kalurahan dalam menghadapi potensi bencana.

Kegiatan menghadirkan Bapak Danang Samsurizal, S.T., Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Perlinsos) Dinas Sosial DIY, sebagai narasumber. Diskusi dimoderatori oleh Jagabaya Kalurahan Nglanggeran, Bapak Nur Iksan.

Dalam pemaparannya, narasumber menekankan pentingnya penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sebagai wadah independen dan kolaboratif yang melibatkan lima unsur pentahelix, yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Kolaborasi kelima unsur tersebut diharapkan mampu membangun sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan di tingkat kalurahan.

FPRB memiliki peran strategis dalam mengarusutamakan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan kalurahan. Peran tersebut meliputi pemetaan ancaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat; penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kalurahan; serta pengawalan program mitigasi agar terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kalurahan.

Selain aspek perencanaan, kesiapsiagaan masyarakat juga menjadi perhatian utama. Upaya yang dapat dilakukan antara lain mengaktifkan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) lokal, memastikan ketersediaan dan kejelasan jalur evakuasi, menentukan titik kumpul yang aman, serta melaksanakan simulasi evakuasi secara berkala. Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Materi sosialisasi juga menyoroti pentingnya sinergi antara FPRB dan Kampung Siaga Bencana (KSB). FPRB berfokus pada perencanaan strategis, koordinasi, advokasi anggaran, dan pengurangan risiko bencana jangka panjang. Sementara itu, KSB berperan dalam mendukung kesiapsiagaan logistik, perlindungan sosial, pengelolaan pengungsian, serta respons awal ketika terjadi bencana. Koordinasi dengan Linmas, Tagana, dan relawan lokal diperlukan agar setiap unsur dapat menjalankan tugas secara efektif tanpa tumpang tindih.

Dalam materi tersebut turut disampaikan sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya keberlanjutan kepengurusan FPRB, komitmen penganggaran untuk program pengurangan risiko bencana, pemutakhiran data risiko, perubahan iklim yang dapat memicu kekeringan dan krisis air bersih, serta perlindungan keselamatan bagi para relawan.

Sebagai langkah penguatan ke depan, FPRB Kalurahan Nglanggeran didorong untuk melakukan revitalisasi organisasi dan pembagian tugas, membangun koordinasi rutin antarrelawan, mengawal usulan program pengurangan risiko bencana melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal), serta meningkatkan kemampuan pemetaan risiko secara partisipatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Inisiasi perlindungan bagi relawan, termasuk melalui BPJS Ketenagakerjaan, juga menjadi salah satu langkah yang perlu didorong.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana semakin meningkat. Kemandirian komunitas yang didukung kolaborasi berbagai unsur menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Kalurahan Nglanggeran yang tangguh, siap, dan mampu menghadapi berbagai potensi bencana.

Semangat tersebut sejalan dengan pesan yang diangkat dalam materi kegiatan: “Tanggap Bencana Adalah Budaya, Keselamatan Adalah Hak Bersama.”