Kalurahan Nglanggeran

(Nglanggeran-Patuk-desa-id) Kapanewon Patuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Reformasi Birokrasi (RB) Kalurahan pada Kamis (25/6/2026) di Ruang Rapat Ismoyo Kapanewon Patuk. Kegiatan ini dihadiri oleh Panewu Patuk, Kepala Jawatan Praja Kapanewon Patuk, para Lurah, Carik, Jagabaya, serta perwakilan staf kalurahan se-Kapanewon Patuk.

Rakor dilaksanakan sebagai upaya memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat kalurahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Panewu Patuk, Baryono Buang Prasetyo, S.Sos., MIP., dalam arahannya menyampaikan pentingnya komitmen seluruh pemerintah kalurahan dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

Kalurahan Nglanggeran turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut yang diwakili oleh Jagabaya Kalurahan Nglanggeran, Nur Iksan, dan Staf Pangripta Kalurahan Nglanggeran, Harun Susanto. Kehadiran perwakilan Kalurahan Nglanggeran menunjukkan komitmen pemerintah kalurahan dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa.

Dalam rakor tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai berbagai aspek pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, hingga pengembangan budaya kerja yang profesional dan berintegritas.

Kegiatan berlangsung dengan diskusi dan koordinasi aktif antara pemerintah kapanewon dan pemerintah kalurahan. Para peserta juga menyampaikan berbagai masukan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi Reformasi Birokrasi di masing-masing kalurahan.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun pemahaman yang sama serta sinergi yang kuat antara pemerintah kapanewon dan pemerintah kalurahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.