Kalurahan Nglanggeran

(Nglanggera-Patuk-desa.id) Jum'at, 26 September 2025. Carik Kalurahan Nglanggeran dan Staf Pangripta menghadiri Rapat koordinasi dalam rangka Reformasi Kalurahan di Pendopo Kapanewon Patuk. Acara ini dihadiri oleh Panewu Anom, Kepala Jawatan Praja, Lurah dan Carik se-Kapanewon Patuk dan mengundang bapak Kriswantoro, S.STP.,MM. Kepala Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul sebagai narasumber. Reformasi Kalurahan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Kalurahan dan Keberdayaan Masyarakat Kalurahan dalam rangka mewujudkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan.

Reformasi Kalurahan mencakup beberapa aspek kegiatan, diantaranya :

• Penguatan pengelolaan data dan informasi Kalurahan ;
• Pengembangan sistem akuntabilitas kenirja instansi pemerintah (SAKIP) pemerintah Kalurahan;
• Penguatan digitalisasi Kalurahan;
• Penguatan pengelolaan keuangan Kalurahan;
• Penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kalurahan;
• Penguatan pengelolaan aset Kalurahan/aset yang dikelola Kalurahan;
• Penguatan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan;
• Penguatan tata naskah dinas dan pengelolaan arsip dinas pemerintah Kalurahan;
• Penguatan pengendalian gratifikasi;
• Penguatan pengawasan oleh masyarakat dan badan permusyawaratan Kalurahan;
• Penguatan regulatif pemerintah Kalurahan;
• Pengisian pamong Kalurahan yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme;
• Penguatan Kapanewon dan pemerintahan kalurahan;
• Penerapan budaya pemerintahan;
• Pelaksanaan pelayanan publik prima; dan 
• Pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Kalurahan.

Sedangkan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mencakup :

• Penguatan kegiatan penanganan stunting;
• Penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan;
• Penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, sosial dan pengembangan kebudayaan;
• Penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian; dan
• Penguatan kegiatan untuk penanganan kemiskinan./ bps