Kalurahan Nglanggeran

Nglanggeran,

Selama kegiatan pengembangan wawasan di Yogya, Bina Swadaya Konsultan (BSK) melakukan kunjungan ke Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Tujuannya, mempelajari bagaimana penerapan BUMDes yang dikelola oleh masyarakat dan didukung Pemdes setempat.

Dalam sambutannya, ketua BUMDes Desa Nglanggeran Pak Ponijo mengatakan, BUMDes Nglanggeran berdiri 1 Maret 2012, sebagai upaya dan semangat kuat perangkat desa dan masyarakat untuk pengembangan potensi desa, sehingga desa bisa mandiri serta tidak hanya terpaku pada bantuan dari pemerintah. “Kita mengelola BUMDes dengan niat ibadah dan tulus untuk merintis dan mengembangkannya bersama masyarakat, tutur Pak Ponijo.

Menurut Pak Ramadian Wijiarto dari BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) mengatakan, melalui BUMDes ini diharapkan berperan positif sebagai sarana perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan desa, juga menjadi kegiatan kewirausahaan dan potensi usaha simpan pinjam masyarakat yang produktif. Kemudian dengan BUMDes, dapat memberdayakan masyarakat dan asset-aset desa pun akan terkelola dengan baik.

Selain ilmu tata kelola BUMDes yang didapat dari Pemdes, BSK juga mendapat pengetahuan tentang pengembangan usaha ekowisata oleh teman-teman dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran dibawah lembaga Taruna Purba Mandiri. Salah satu usaha potensial yang dikembangkan oleh masyarakat desa yakni kawasan Ekowisata Gunung Api Purba dan Embung (tampungan air) kebun buah Nglanggeran.

Pokdarwis menjelaskan inilah upaya warga masyarakat dalam menggali potensi yang ada di desa melalui sarana pembentukan BUMDes. Harapannya, BUMDes Nglanggeran mampu menghasilkan pendapatan asli desa yang diperoleh dari hasil perputaran usaha yang dikelola oleh BUMDes tersebut.

Pembelajarannya adalah BUMDes bisa diartikan sebagai bisnis sosial. Artinya masyarakat desa benar-benar terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan yang didukung Pemdes setempat. Selain itu, kegiatan BUMDes bisa menjadi alternatif sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), lalu di implementasikan dan dioptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang berada ditingkat desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.

Khususnya bagi BSK, Ari Primantoro mengharapkan bagaimana kedepannya UU Desa dan pengelolaan BUMDes dapat di implementasikan pada kegiatan program-program BSK, sehingga bisa meningkatkan sinergisitas dari beragam kegiatan BSK untuk berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sumber : http://binaswadayakonsultan.com/web/id/